Tambang untuk Rakyat

Oleh : Yosua

 A. Program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia  ( MP3EI ) Kelanjutan dari Skema Penyelamatan Krisis Kapitalisme

MP3EI adalah program untuk menyelamatkan kesakitan akibat dari krisis multidimensi yang di ciptakan oleh sistem kapitalisme yang memiskikan rakyat, kemudian dibutuhkanlah percepatan terhadap mobilisasi produksi sehingga proyek tersebut mula-mula meningkatkan infrastruktur dari hulu hingga hilir dan untuk meredam perlawanan rakyat kelanjutannya adalah MP3KI ( Masterplan Percepatan penanggulangan Kemiskinan Indonesia) semisal pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan yang sebernanya tetesan kebawah ini tidak menjawab kesejahteraan secara keseluruhan. Untuk bisa mencapai target suksesnya program MP3EI negara dengan perangkatnya yaitu Bappenas akan menggandeng Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mendatangkan investasi.

Fokus pada 2013 akan segera membenahi infrastruktur dan terus meningkatkan konektivitas antar teritori, terutama daerah di luar jawa, agar investasi terus meningkat, karena investasi di jadikan hal yang prioritas demi keberlangsungan program MP3EI, hal ini dibuktikan dengan perolehan investasi di kuartal ketiga 2012 sebesar Rp229 triliun BKPM menetapkan target realisasi investasi pada 2013 sebesar Rp 390 triliun, maka dari itu prioritas utama Bappenas tahun ini adalah membantu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar bisa mencapai target investasi dengan cara meningkatkan konektivitas di setiap koridor perekonomian Indonesia khususnya meningkatkan infrastruktur.

B.  Koridor Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua Sebagai Sentral Lumbung Energi Nasional dan Lumbung Permasalahan

Di Kalimantan sendiri rencana investasi industri batubara dalam periode 2011 – 2015 akan fokus pada lokus Bontang, Kutai Timur, Balikpapan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Suatu hal yang tak dapat di sangkal bahwa mayoritas sumber daya alam kalimantan telah di jarah habis-habisan dengan membawa dampak kerugian ekonomis yang luar biasa, sebagai contoh dampak yang di bawa adalah kehancuran lahan hutan ( deforestasi ) yang sebenarnya kita juga kehilangan manfaat dari hasil non hutan seperti obat-obatan, madu dllnya. Tema Pembangunan: Terdiri dari 4 Kegiatan Ekonomi Utama ; Minyak dan gas, Batu bara, kelapa sawit, besi baja, bauksit, perkayuan. Dan yang daerah yang menjadi pusat ekonomi ; Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penopang utama perekonomian Kalimantan adalah sektor migas dan pertambangan yang berkontribusi sekitar 50 persen dari total PDRB Kalimantan.

Sektor pertambangan batubara di Kalimantan diidentifikasi sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama yang dapat menopang perekonomian Koridor Ekonomi Kalimantan di saat produktivitas sektor migas menurun. Pada tahun 2010, jumlah batubara yang digunakan untuk kebutuhan dalam negeri adalah sebesar 60 juta ton (18 persen dari total produksi). Sektor kelistrikan merupakan pengguna batubara terbesar di dalam negeri. Sementara sisanya sebesar 265 juta ton telah diekspor ke beberapa negara. Adapun, negara tujuan utama ekspor batubara Indonesia adalah Jepang, Cina, India, Korea Selatan, dan beberapa negara ASEAN.

Sebagian besar cadangan batubara baru ditemukan di pedalaman Kalimantan. Strategi umum pengembangan kegiatan ekonomi utama pertambangan batubara adalah mendorong kegiatan ekstraksi cadangan besar batubara yang terletak di wilayah pedalaman Kalimantan, disertai penyiapan infrastruktur dan regulasi yang mendukung

Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas, dan Pertambangan Nasional. Terdiri dari 6 Pusat Ekonomi:Makassar, Kendari. Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado. Koridor ini diproyeksikan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan Amerika. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki potensi tinggi di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan-kegiatan unggulannya. Meskipun demikian, secara umum terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di Koridor Ekonomi Sulawesi.

Sebagai contoh Indonesia adalah produsen nikel terbesar ke-4 dari 5 besar negara produsen nikel dunia yang bersama-sama menyumbang lebih dari 60 persen produksi nikel dunia. Produksi nikel Indonesia mencapai 190 ribu ton per tahun. Indonesia memiliki 8 persen cadangan nikel dunia, oleh karena itu industri pertambangan dan pengolahan nikel

Sulawesi merupakan daerah dengan produksi nikel paling maju di Indonesia. Pertambangan nikel di Sulawesi menyumbang sekitar 7 persen terhadap PDRB Sulawesi. Oleh karenanya, kegiatan pertambangan di Koridor Ekonomi Sulawesi terfokus pada pertambangan nikel yang merupakan potensi pertambangan terbesar di koridor ini. Sulawesi memiliki 50 persen cadangan nikel di Indonesia dengan sebagian besar untuk tujuan ekspor, diikuti oleh Maluku dan Papua.

Akibat resesi global, permintaan nikel sempat menurun dalam kurun waktu tahun 2006 – 2008. Namun demikian, permintaan nikel kembali meningkat mulai tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan Cina dan Taiwan yang semakin besar. Diperkirakan harga jual nikel pun akan mencapai USD 8 per pon pada tahun 2012, setelah mencapai mencapai titik terendah pada tahun 2009, yakni USD 6,7 per pon.

Namun penggalian dari hasil alam ini pun tak luput dari sasaran pengakumulasian oleh kapitalisme, sedangkan di Provinsi Sulteng beberapa kota dan kabupaten menjadi daerah ekplorasi yang cukup menjanjikan, kota Palu misalnya untuk situasi tambang didominasi oleh pertambangan emas yaitu didaerah kelurahan poboya yang dikuasai oleh PT.CPM anak perusahaan dari Bumi resorcess. Sama halnya didaerah Kabupaten donggala yang kemarin terjadi kasus penembakan terhadapa warga yang berkonflik, juga ada perusahaan PT. CMA yang juga bergerak dibidang mineral ini. Begitu juga dengan Poso, sudah ada 14 IUP yang terbit dengan luas kurang lebih area 40000 ha, walaupun belum beroperasi kedepan ini juga akan menjadi ladang akumulasi yang besar bagi investor asing, tapi tidak begitu dengan Tojo una-una, kabupaten yang bersebelahan dengan poso ini ada persoalan pertambangan yang dikelola oleh perusahaan artaindo jaya abadi, perusahaan ini di investori dari India yang beroperasi disana. Kehadiran perusahaan ini mendapatkan respon perlawanan dari masyarakat sekitar, hal ini di karenakan masalah manipulasi data amdal dan perampasan tanah. Lalu kemudian daerah kabupaten Podi yang juga masih dalam wilayah Sulteng, kabupaten yang juga merupakan daerah bencana karena pernah di landa banjir bandang pada tahun 1996,1998,2003, hal ini dikarenakan daerah ekplorasi tambang tersebut berjarak cukup dekat dengan area pumikiman, jarak hanya 2 km dan posisi ketinggian area pertambangan jauh lebih tinggi dari pemukiman, hal ini yang membawa kabupaten Podi sebagai daerah bencana berstatus nasional. Hal serupa juga terjadi di kabupaten Sinjai wilayah Sulawesi Selatan, Bontokatute, adalah daerah yang kaya, dengan cadangan emas sekitar 5000 Ton, Granodoirit (Batu Tempel) sekitar 2,5 Milyar kubik, Batu Bara dan Timah Hitam sekitar 318.000 Ton. sebelum adanya rencana pertambangan di kabupaten sinjai, warga di kecamatan sinjai borong sudah berkonflik dengan pemda setempat dengan pihak kehutanan terkait penetapan hutan lindung, hutan adat dll. pada kasus itu warga tidak menerima program dari pemerintah tersebut dan menolak dgn berbagai macam cara yang berujung pada penangkapan 1 orang warga, hal ini kemudian berlanjut dengan pengkriminalisasian 11 orang lainnya yang dituduh merambah hutan lindung yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Beberapa tahun kemudian keluar izin dari pemda sinjai yang kemudian menandatangani kesepakatan kerjasama, eksploitasi pertambangan di wilayah yang tadi bersangketa, proses eksploitasi ini melibatkan anak perusahaan bakri grup yakni PT.Gallena sumber energi dan perusahaan asal cina yakni aulia minus develppment (AMD).

Lalu di Papua dan Kepulauan Maluku menjadi Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional. Terdiri dari 7 Pusat Ekonomi: Timika, Jayapura, Merauke, Sofifi, Ambon,Sorong, Manokwari

Dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dan energi, maka Kawasan Merauke telah ditetapkan sebagai lumbung pangan dan energi di Kawasan Timur Indonesia dengan pertimbangan kawasan ini memiliki potensi lahan datar dan subur. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate). MIFEE merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern.

Regulasi dan Kebijakan Untuk melaksanakan pengembangan MIFEE tersebut, ada beberapa hal terkait regulasi yang harus dilakukan, antara lain:

• Pengembangan lahan food estate secara bertahap;

• Percepatan proses pelepasan kawasan hutan untuk food estate;

Papua memiliki sumber daya mineral tembaga dan emas yang melimpah. Sebesar 45 persen cadangan tembaga nasional berada di Papua.

Kegiatan pertambangan nikel dengan produksi sekitar 190 Ribu Ton per tahun, menjadikan Indonesia produsen nikel ke-4 dari 5 negara dunia yang bersama-sama menyumbang lebih dari 60 persen nikel dunia. Indonesia juga memiliki 8 persen cadangan nikel dunia oleh karena itu industri pengolahan nikel sangat layak untuk dipercepat dan diperluas pembangunannya.

Kepulauan Maluku, nikel terdapat di Weda, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara. Tantangan terbesar dalam percepatan dan perluasan kegiatan pertambangan nikel adalah menciptakan industri hilir dari pertambangan nikel khususnya dalam pemurnian (refining) hasil produksi nikel. Indonesia belum memilki fasilitas pemurnian nikel

Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara..  sementara ini, bermunculan banyak kasus didaerah sekitar lingkar konsesi. Seperti di Paceda, Tidore Kepulauan, dalam tahap ekplorasi lahan, warga yang terkena dampak diarea konversi lahan produktif warga yang digunakan sebagai perkebunan kelapa berubah menjadi tambang emas. Dan lahan-lahan tersebut dirampas dan ketika lahan digusur warga yang marah karena lahannya digusur melakukan perlawanan dengan merusak mobil dan beberapa aset perusahaan lainnya, akhirnya 4 orang warga ditahan. Di daerah Gane dan Haltim yang juga sedang bergolak melawan investasi perkebunan sawit. ada 10 orang warga yang juga ditahan oleh kepolisian gane karena kasus yang sama.

  • Coba kita inventarisir secara seksama, apa yang di dapatkan oleh rakyat dari program percepatan investasi dengan berbagai koridor, khususnya di koridor Pengekploitasian alam lewat pembangunan industri ektraktif (Pertambangan).
  1. Kerusakan terhadap alam sehingga menghancurkan ekosistem.
  2. Produktifitas pertanian yang menurun sehingga mengakibatkan petani gagal panen dan lahan produktif yang berkurang nilai ekonomisnya, bahkan lahan menjadi rusak.
  3. Kemudian menghasilkan banyak bencana alam ; Banjir dan longsor, karena daerah resapan air hujan beralih fungsi menjadi pertambangan, bahkan hutan lindung pun jadi korban.
  4. Pencemaran sumber air, yang juga menghasilkan penyakit kulit serta kangker kulit.
  5. Kerusakan infrastruktur khususnya di aera perkotaan dan pedesaan, bahkan debu yang di hasilkan dari proses produksi dan distribusi tambang ini, menghasilkan  penyakit ISPA (inpeksi saluran pernafasan akut)
  6. Perampasan lahan paksa dan pelanggaran HAM kepada rakyat yang menolak tanah nya di jadikan area pertambangan.
  7. Intimidasi, pemukulan, penangkapan warga bahkan penembakan di jadikan cara untuk menaklukkan rakyat yang coba melawan, dan ini dilakukan baik dari preman hingga Aparat kepolisian dan TNI                

C.  Pemilu dan Penjarahan Kekayaan Alam dan Penghancuran Tenaga Produktif Rakyat.

Belajar dari pengalaman yang lalu-lalu bahwa konspirasi penghancuran alam oleh ksema neoliberal membuat rakyat tertipu dan belum sadar akan kelicikan mereka dengan janji-janji manisnya dengan memanfaatkan kebodohan rakyat yang belum sadar serta praktek money politik ketika pemilu di gelar, dan ketika mereka berkuasa janji-janji kesejahteraan hanyalah omong kosong belaka,siapa yang menjadi korbannya, korbannya adalah kita. Rakyat yang mayoritas memiliki kedaulatan akan tanah dan tumpah darahnya ( tanah air ) dipaksa untuk tersingkir dari lapangan produksinya apakah rakyat dan gerakan harus diam? Tidak kita harus melawan. ketidak percayaan rakyat terhadap elit sudah tergambarkan dengan banyaknya Golput di semua tingkatan dari Pilpres,Pileg dan Pemilukada di tahun 2009 yang lalu, persentase Golongan putih ini menjadi tantangan oleh semua gerakan di indonesia untuk mengambil sikap kongrit memuarakan kekecewaan massa menjadi kekuatan politik yang sejati, dengan memberikan prasyarat untuk rakyat berkuasa, bukan lagi bersandar kepada elit yang sudah terbukti gagal menghadirkan kesejahteraan.  

Kemenangan 2 periode oleh SBY, baik dengan Jusuf Kalla ataupun Budiono ini sama sekali tidak merubah nasib rakyat indonesia. Bahkan kesengsaraan yang makin mendalam lah yang di rasakan oleh rakyat. Dari kenaikan BBM, Kenaikan Tarif Dasar Listrik, harga pangan di trus meningkat, dan masih banyak lagi. Bahkan ruang-ruang demokrasi rakyat yang di dapat lewat perjuangan politik 1998 lalu, perlahan di hilangkan dan mulai membangun kekuasaan yang otoriter, UU intelejen, RUU Kamnas, RUU ormas, Inpres mengenai pengamanan nasional,  itu adalah bukti contoh negara ini akan di bawa menuju keotoriteran politik penguasa, bisa menjadi seperti orba, bahkan lebih parah. Kita pasti tak lupa, dengan nyawa-nyawa rakyat yang telah di renggut hanya karena rakyat menuntut kesejahteraannya, menolak tanah nya di rampas, menolak rumah dan piring nasi nya di gusur. Saat ini ketika rakyat yang mulai resah, jenuh dan marah akibat kemiskinan massal, hak-hak nya di rampas, dan segala jaminan yang di butuhkan oleh rakyat tak diberikan oleh negara, maka dengan segala kemungkinan mereka menghadangnya, karena barisan aparat Satpol PP, Polisi, TNI bahkan hingga preman bayaran pun di siapkan negara untuk memukul mundur barisan rakyat itu. Ingat kejadian di papua PT. Freeport, kejadian di Bima, Mesuji dan sekarang Sinjai, palu dan poso rakyat di tangkap karena menolak pertambangan yang tidak menguntungkan buat rakyat. Dan tidak ada kesaksian yang benar dari negara kepada rakyat yang mencoba melawan negara. Semua rakyat yang melawan karena kemiskinan dan perampasan haknya di anggap menggangu stabilitas keamanan nasional dan telah melakukan tindak kriminal, hingga lalu hadir pemukulan, penembakan, pembunuhan, kepada rakyat yang dilakukan oleh aparat atas nama negara di anggap benar oleh hukum milik penguasa ini.

Apakah rakyat masih harus percaya dengan partai-partai yang terlibat pemilu berpihak kepada rakyat miskin? Jelas tidak, tapi keberpihakkan terhadapan modal asing guna memperkaya diri dan partainya lah letak keberpihakkannya. Rakyat hanya di jadikan lumbung suara, hanya dengan sedikit janji manis dan wajah yang agamis plus uang sebagai penglaris, mereka dapat duduk sebagai presiden, anggota DPR, Gubernur, dan bupati. Yang nanti nya akan menghisap rakyat nya sendiri agar terlihat baik oleh investor-investor asing. Apalagi bakal calon presiden yang mulai bermunculan ini, adala para pelaku pelanggaran HAM (Wiranto dan Prabowo), serta pengusaha nakal yang membuat Lumpur di sidoarjo makin menenggelamkan kota (Abu Rizal Bakrie), atau politisi oposisi sepanjang masa yang di zaman kepemimpinan nya menjual aset-aset negara yang di gunakan untuk kesejahteraan rakyatnya ke asing (megawati). Atau tokoh-tokoh politik baru yang bermunculan tapi berasal dari partai-partai peserta pemilu (Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, PPP, PKB, GERINDA, HANURA, dll)yang telah teruji keluar biasaanya cara menipunya kerakyat?  Atau partai baru yang sok suci (NASDEM) padahal juga satu komplotan.

Suara yang diberikan rakyat di setiap Pemilu dan Pilkada, hanya di gunakan untuk membuat undang-undang dan kebijakan mengeruk dan merusak alam, dan hasil alam nya di jual keluar negeri, dan membuat negara nya menjadi Krisis energi. Rakyat hanya di jadikan sebuah benda yang diperjual belikan dengan murah, baik di pabrik dan toko-toko. Dan menjadi manusia yang siap di hisap tenaga nya untuk kekayaan investor.

Banyak rakyat yang sudah gerah dan bahkan marah saat ini, coba kita liat di televisi? Demontrasi rakyat menolak A, B, dan C lalu Menuntut A, B, dan C namun belum tersatukan menjadi kekuatan politik, yang seharusnya bisa mencerminkan kekuatan rakyat yang sebenarnya. Contoh puluhan ribu buruh dan ratusan kali aksi buruh di jakarta, memaksa jokowi untuk menaikan upah, begitu juga di beberapa daerah lain.

Kekuatan rakyat yang besar, marah dan bermunculan dimana-mana, harus segera di satukan, di arahkan oleh kaum gerakan untuk lebih marah, lebih besar dan tersatukan dalam wujud kekuasaan rakyat yang sebenarnya. Bukan meninggalkan dan membiarkannya seperti sekarang ini. Bangun dan satukan kekuatan rakyat, ajak dan serukan, sekarang adalah saatnya bagi seluruh rakyat korban kekejaman investor asing dan Kekejian negara untuk membangun kekuasaan nya sendiri, membangun kekuatannya sendiri, dengan alat / organisasi yang berspektif perubahan yang lebih baik dengan pola dan sistem yang lebih memanusiakan manusia di segala aspek kehidupan. Karena hanya rakyat tertindas yang tau apa yang harus dia lakukan untuk sesama manusia tertindas lainnya.

D.  Kebutuhan Penyatuan Politik dan Organisasi dari Tingkat Nasional Hingga Daerah / Teritorial dari Kehancuran Alam di Tangan Kapitalisme

Saat ini negara semakin kuat dengan segala perangkat nya, bahkan semakin represif dengan seenaknya mengarahkan mocong senjata pasukan nya. Namun di lapangan gerakan rakyat fragmentasi trus menjadi solusi yang belum bisa di jawab, penyatuan secara nasional pasti selalu menemukan hambatan, yang salah satu nya konsolidasi regionnal di daerah-daerah atau atmosfernya belum hidup, sehingga pengintegrasian penyatuan politik organisasional secara nasional akan sangat susah, apalagi sekarang belum ada konsolidasi yang menjadi sentrum politik penyatuan gerakan.

Dari pengembangan program ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan memberikan koridor / kekhususan pengembangan ekonomi di berbagai daerah, ini menjadi kenyataan yang harus segara di jawab. Karena penguasa akan semakin mudah menawarkan ke investor asing, daerah-daerah yang  siap untuk ditanamkan investasi. Seperti yang telah aku paparkan sebelum nya di atas, saat ini ekplorasi terhadap alam menjadi primadona bagi investor asing, bahkan menjadi industri prioritas bagi eropa, amerika, dll. Untuk mengatasi permasalahan krisis di negara mereka. Karena tambang sangat menjanjikan untuk melipatgandakan modal mereka, dan hal itu bisa menjawab keresahan energi dan keuangan di negara mereka. Tapi apa yang menjadi keuntungan buat kita?? Jelas tidak ada. Ekosistem kita rusak, bencana alam melanda, keberlangsungan alam kita terpangkas dan hancur, dan rakyat kita akan semakin miskin dan semakin kaya dengan kehancuran alam dan bencana. Terbanyang bagaimana nasib bangsa ini ke depan!!!

Untuk itu segala upaya harus di lakukan untuk menyatukan kekuatan rakyat, dengan perkembangan industri tambang yang diletakan di wilayah timur indonesia, dan juga mengalami kerusakan lingkungan yang sama serta serangan terhadap rakyat yang sama, maka potensi melakukan penyatuan regional dengan kepentingan “menghentikan Pengerusakan Lingkungan Oleh Produksi Tambang Anti Rakyat” harus terus di dorong dan di pelopori oleh seluruh gerakan demokratik khusus nya wilayah timur indonesia. Berlandaskan situasi daerah yang di padati oleh industri tambang, serta kesengsaraan rakyat yang di timbulkan dari industri tambang, Maka Kami Dari KERAMAT (Konsolidasi Rakyat Menggugat Tambang Anti Rakyat) mengajak seluruh gerakan prodem, untuk membangun konsolidasi bersama ini di daerah-daerah bahkan terlibat dalam pengerjaan penyatuan regional ini. Di mulai dengan tanggal 22 April 2013 momentum hari bumi, muncul secara serentak mengepung pusat kekuasaan serta melakukan kampanye politik dan aksi masa yang sama “Menolak Tambang Anti Rakyat” Dengan Tema Besar “ Lawan Kapitalisme Perusak Alam, Bangun Kekuatan Politik Rakyat, Lepas Dari Elit Dan Parpol Politik Peserta Pemilu 2014

KERAMAT adalah sebuah komite bersama yang di inisiasi oleh gerakan dan individu prodem yang bersepakat membangun konsolidasi regional guna menghadang laju kapitalisme yang merusak alam, lewat berbagai macam program yang di lakukan oleh negara indonesia. Dan juga dalam kepentingan membangun kekuatan politik rakyat, untuk menolak Tambang Yang Anti Rakyat, Dan juga berkepentingan menggali gagasan dan ide dalam pengelolaan tambang yang tidak merusak ekosistem, guna keberlangsungan dan perkembangan manusia dalam mengelola hasil alam yang berkelanjutan.

Komite ini di inisiasi oleh gerakan dari Kalimatan Timur Dan Sulawesi Tengah serta aktivis dari Sinjai yaitu : Politik Rakyat, PEMBEBASAN KALTIM (Samarinda, Balikpapan, Tarakan), Perempuan Mahardhika KALTIM, HMJ Sos,  serta kawan gerakan dari Sulteng, HIMANEGA Untad, SMAMEN, Politik Rakyat Sulteng, SRMK Sulteng, PEMBEBASAN Sulteng ( PALU, POSO, LUWUK) serta Individu Organiser prodem dari Sinjai “fatur”.

Komite ini akan menjadi alat menuju konsolidasi Regional, dan komite ini terbuka bagi organisasi ataupun individu yang bersepakat dengan landasan awal pembangunan, serta juga menerima gagasan-gagasan dalam setiap konsolidasi nya. Untuk sementara waktu sebagai tahapan menuju momentum 22 april 2013, kami mengajak kawan-kawan yang sepakat untuk melakukan aksi dengan tgl yang sama 22 april 2013, kemudian sebisa mungkin dengan nama komite yang sama KERAMAT, agar ada kemudahan syarat penyatuan, dengan kampaye politik “Menolak Tambang Anti Rakyat” dan dengan Tema Besar “ Lawan Kapitalisme Perusak Alam, Bangun Kekuatan Politik Rakyat, Lepas Dari Elit Dan Parpol Politik Peserta Pemilu 2014”

Kemudian juga wajib bersolidaritas terhadapan semua perlawanan rakyat tertindas, lalu pada tanggal 22 april 2013, juga berkewajiban mengkampaye tuntutan-tuntutan mendesak, daerah-daerah yang bermasalah terhadap tambang, baik daerah yang terlibat dalam komite ini ataupun daerah yang tidak terlibat tapi juga sedang melakukan perlawanan terhadap tambang. Adapun daerah prioritas di luar komite ini : MALUKU UTARA & PAPUA. Dan bisa di daerah yang lainnya juga.

Kebersamaan isu yang di angkat adalah :

  1. Lawan Pemerintahan Yang Pro Tambang Kapitalisme Anti Rakyat “Sby – Budiono”
  2. Elit Politik dan Partai Peserta Pemilu 2014 Adalah Aktor Kerusakan Lingkungan
  3. Hapuskan UU, Permen, Perda serta regulasi yang mengekplotasi alam tak ramah lingkungan
  4. Hentikan Pelanggaran HAM dan Perampasan Tanah Kepada Rakyat Yang menolak Ekplorasi Tambang
  5. Cabut Izin Kuasa Pertambangan Yang Tak Ramah Lingkungan
  6. Stop Pengerusakan Lingkungan Dan Pencemaran Sumber Air
  7. Hentikan Pengkriminalisasi Dan Penangkapan Warga Yang Menolak Eksplorasi Tambang Dari Segala Tuntutan.
  8. Dalam aksi juga harus menyebutkan daerah-daerah serta Isu nya Yang melakukan Perlawanan Terhadap Tambang

Penutup
Apa yang seharusnya di lakukan oleh rakyat? Yang harus di lakukan rakyat adalah bersatu dan bergerak membangun organisasi yang memiliki karakter mandiri dengan bersandar pada kekuatan massa rakyat yang sebenarnya, membangun konsolidasi yang luas dari tingkat teritori terkecil hingga ke yang besar agar kemampuan dalam hal mobilisasi rakyat serta keberaniannya dapat lebih besar. Hal ini memberikan syarat untuk rakyat dapat mengintervensi politik borjuasi yang semakin payah, lewat penyatuan gerakan, program dan alat politik bersama lalu membawa rakyat pada tahta kuasanya yang sejatinya..

 

*) Penulis tinggal di Kalimantan Timur

Share Button

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply





Switch to our mobile site