Faktor-faktor Penghambat Kemajuan Perempuan (Bagian Kedua)

Oleh: Paulus Suryanta Ginting

Lalu apa Hambatan bagi Kemajuan Perempuan Indonesia?

Perempuan Indonesia jika diteliti komposisinya terdiri baik dari Perempuan Kaya, Menengah maupun Miskin.  Mayoritas perempuan di Indonesia adalah perempuan miskin. Tetapi ada baiknya sedikit kita bahas apakah Borjuis nasional dengan jenis sex perempuan memiliki irisan persoalan yang sama dengan perempuan miskin Indonesia?

Tetapi sebelum itu, seperti di jelaskan di atas, bahwa hambatan bagi kemajuan perempuan memiliki keterkaitan erat dengan hambatan bagi kemajuan masyarakat. Karena perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari kolektif sosialnya, masyarakat.  Maka, hambatan-hambatan bagi kemajuanya juga sama, antara lain: Budaya Patriarkhi dan Sisa-sisa Feudalisme, Militerisme dan Neoliberalisme.

  • Budaya Patriarki dan Sisa-Sisa Feudalisme (dalam lapangan budaya):

Budaya Patriarkhi dan sisa-sisa feudalisme dalam lapangan budaya di angkat secara bersamaan dengan maksud untuk menjelaskan bahwa budaya patriarki bukanlah produk dari feudalisme melainkan produk dari masyarakat berklas yang sudah ada sejak masa sebelum feudalisme bercokol dan masih akan ada hingga lenyapnya klas-klas sosial itu dalam masyarakat. Budaya patriarkhi muncul seiring dengan adanya kepemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi, yang kemudian memunculkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, yang dimulai saat pertanian tidak lagi dimiliki dan dikelola secara kolekti. Saat ini, mulanya perempuan di domestifikasi dengan pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan dan diputus aksesnya terhadap proses produksi. Itulah mengapa perempuan mengalami ketertundukkan secara ekonomi maupun psikologis terhadap laki-laki, kehilangan kemandiriannya secara ekonomi maupun psikologis.

Dalam masyarakat Eropa yang sudah tuntas feudalismenya melalui revolusi borjuis demokratik pada kenyataannya masih ada ketidaksetaraan terhadap perempuan. Tuntutan politik kuota bagi perempuan  yang mulanya dari Amerika dan Eropa melalui gerakan feminisme gelombang kedua merupakan wujud masih adanya ketidaksetaraan terhadap perempuan. Di Indonesia, yang belum tuntas feudalismenya, budaya patriarkhi mendapatkan akar yang kuat, sisa-sisa feudalisme dalam lapangan budaya menyokong dan membenarkan pandangan-pandangan patriarkhis tersebut, dengan pandangan bahwa pekerjaan perempuan hanyalah di dapur, kasur dan sumur ataupun pembenaran bahwa perempuan adalah mahluk lemah yang harus dilindungi.  Bahkan, kapitalisme belum sanggup memukul mundur kebudayaan semacam ini, padahal kapitalisme berkepentingan adanya budaya liberal untuk menyokong karakter produksinya, liberalisme ekonomi.

Budaya patriarkhi dan sisa-sisa feudalisme menghambat perkembangan tenaga produktif (yang salah satunya adalah perempuan) karena terdapat berbagai pembatasan terhadap perempuan untuk terlibat dalam proses produksi (bekerja), terbatas untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya (pendidikan)— padahal ini merupakan bagian penting untuk peningkatan kualitas tenaga produktif. Perempuan juga terbatas dalam mengaspirasikan pandangan dan pikirannya (padahal partisipasi setiap individu dalam ekonomi, politik maupun kebudayaan merupakan basis kekuatan ekonomi, politik dan kebudayaan suatu masyarakat). Perempuan juga terbatas dalam berekspresi dan terbatas menentukan pilihan seksualnya. Perempuan tidak setara dalam pendapatan (upah) dan tidak setara dalam perlakuan sosial, tidak setara dalam pembagian kerja dalam keluarga, meskipun perempuan ikut bekerja di pabrik atau sawah tetapi pekerjaan-pekerjaan domestik tetap harus dijalankan oleh perempuan sedangkan suaminya tinggal menunggu semuanya selesai.

Kebudayaan semacam ini sudah mengakar dalam masa yang sangat lama, dan bahkan kaum perempuan sendiri banyak yang menganggap ketidaksetaraan perempuan itu sebagai takdir dan fungsi perempuan dalam masyarakat. Kesadaran semacam ini yang menghambat kemajuan tenaga produktif.

Sisa-sisa feudalisme yang menguatkan budaya patriarkhi mempengaruhi pula pola hubungan keluarga seperti poligami dan hak waris, perempuan sangat didiskriminasikan sekali dalam hal ini. Di Indonesia, poligami merupakan hak yang diberikan secara kultural, dibenarkan secara hukum kepada pria untuk berisitri lebih dari satu, dan didukung sepenuh-penuhnya oleh kaum fundamentalis Islam. Dalam aspek yang sama, perempuan juga tidak memiliki hak yang setara dengan kaum pria dalam persoalan Hak atas Warisan. Hak atas warisan diberikan kepada anak laki-laki, kalaupun anak perempuan mendapatkannya jumlahnya akan lebih kecil dibandingkan warisan anak laki-laki.

Diskriminasi dan segala pembatasan ini yang membuat perempuan bukan sebagai subyek yang terbebaskan tetapi menjadi obyek. Sehingga, perempuan sebagai bagian dari tenaga produktif sulit sekali berkembang.

Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa faktor hambatan perkembangan tenaga produktif tidaklam semata-mata faktor basis produksi (Ekonomi) yang lemah tetapi juga disebabkan faktor superstruktur ideologis (Kebudayaan) masyarakat yang menghambat kemajuan tenaga produktif (khususnya perempuan).

Apakah semua ini masih terjadi setelah kapitalisme bercokol 100 tahun lebih di Indonesia? Ya, masih terjadi.

Faktanya:

  1. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2005 mencapai 66,8%, sementara laki-laki 77,7%. (BPS, 2006; 65).
  2. UU NO.1 TAHUN 1974, merupakan undang-undang yang mengesahkan, bahwa poligami diperbolehkan untuk dilakukan walaupun dengan syarat-syarat tertentu. UU ini juga banyak menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua dalam pasal-pasalnya yang menempatkan perempuan berkewajiban mengurusi urusan kerumahtanggaan.
  3. Di Bali Pada tahun 2005, angka buta huruf penduduk perempuan mencapai 5,47% sedangkan laki-laki hanya 1,62%.
  4. Sebuah studi tentang buruh perempuan pada industri sepatu di Tangerang, menemukan bahwa biaya tenaga kerja (upah) buruh laki-laki adalah 10-15% dari total biaya produksi. Sementara bila mempekerjakan perempuan, biaya tenaga kerja dapat ditekan hingga 5-8% dari total biaya produksi (Tjandraningsih, 1991:18). Dalam kasus tersebut, persentase buruh perempuan adalah 90% dari total buruh.
  5. Buruh perempuan di Indonesia menerima upah lebih rendah daripada buruh laki-laki. Secara rata-rata keseluruhan buruh perempuan hanya menerima 74 persen dari upah yang diterima buruh laki-laki. Di Banten dan Kalimantan Timur, buruh perempuan hanya menerima 62 persen dari upah buruh laki-laki, yang merupakan kondisi terburuk dibandingkan dengan provinsi lain. (Edi Priono, Kompas).
  6. Pemberlakukan Perda prostitusi[1] (Tangerang) yang berakibat kriminalisasi terhadap perempuan.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih tidak setara dengan pria, dan kapitalisme memanfaatkan kebudayaan patriarkhi dan sisa-sisa feudalisme di negeri ini untuk mengeksploitasi perempuan dengan ketidaksetaraan upah maupun kerja.

  • Militerisme:

Militerisme menghambat perkembangan perempuan karena militerisme menutup ruang demokrasi bagi perempuan  dan masyarakat. Ruang demokrasi (democratic space) merupakan basis bagi setiap individu untuk mengembangkan kapasitas kognitifnya, kepribadiannya, pandangannya, kekuatannya. Ruang demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk terlibat aktif dalam organisasi-organisasi, terlibat aktif untuk membuat kebijakan, mengontrol kebijakan maupun mengkritik kebijakan. Ruang demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap individu (baik perempuan maupun pria) untuk mendapatkan informasi maupun komunikasi baik itu yang non politis maupun yang politis.

Sebaliknya, militerisme yang menopang kekuasaan ordebaru menutup ruang demokrasi bagi rakyat untuk berpartisipasi. Pada masa awal kekuasaannya orde baru menghancurkan partisipasi perempuan dengan membubarkan organisasi-organisasi perempuan, salah satunya adalah Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Setelah menghancurkan Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), rejim orde baru kemudian menciptakan organisasi-organisasi perempuan yang baru, Dharwa Wanita-- bagi istri pegawai negeri sipil--Dharma Pertiwi --bagi istri yang suaminya bekerja di salah satu cabang angkatan bersenjata. Satu organisasi lagi adalah untuk program kesejahteraan keluarga, yaitu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)—diluar organisasi perempuan bikinan pemerinatah ada juga organisasi perempuan yang berbasis keagaman seperti Aisiyah dan Fatayat.  Semua organisasi ini, digunakan sebagai alat bagi rejim OrBa untuk mengontrol kehidupan kaum perempuan. Agar mudah di kontrol, ketua dari organisasi-organisasi ciptaan OrBa itu dipegang oleh birokrat kaki tangannya. Ditingkat desa, ketua PKK adalah istri kepada desa, di tingkat kecamatan ketuanya istri camat, di tingkat kabupaten diketuai istri bupati, di tingkat propinsi diketuai oleh istri gubenur.

Aktivitas-aktivitas organisasi perempuan hanya dibatasi dalam aktivitas yang non politis, seperti membuat taman, masak memasak, jahit menjahit, merawat anak tanpa isian politis. Bahkan paradigma yang dibangun bahwa fungsi organisasi perempuan  (mis: Dharma wanita) adalah menyokong karier suaminya. Wanita dianggap berguna dan bermartabat apabila bisa menyokong kesuksesan suaminya. Maka, munculah pandangan di belakang setiap kesuksesan pria ada wanita yang menyokongnya.

Organisasi perempuan yang ada juga dipakai hanya untuk menyokong kekuasaan politik OrBa melalui Golongan Karya (Golkar). Benar-benar perempuan hanya dipakai sebagai mesin suara  dari kekuasan OrBa. Dilemahkan partisipasinya, di buat menjadi massa mengambang.

Orde Baru juga menghancurkan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, bahkan dihancurkan ingatannya pada sejarah perjuangan pembebasan perempuan sebelumnya melalui pembakaran buku-buku, materi-materi kiri maupun pemutarbalikan sejarah. Perempuan dan organisasi perempuan yang ada kehilangan kekuatan intelektualnya karena dihilangkan kaitannya dengan sejarah masa lalu dan pasokan materi ideologi-politiknya.

Dalam hal itu semua, jelas bahwa negara melalui berbagai aparatusnya telah melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia kepada kaum perempuan (by commission)

Militerisme bahkan melakukan penindasan lebih keji kepada kaum perempuan. Di daerah-daerah konflik, seperti Aceh, Poso, Timor-Timur, Papua Barat, Tragedi 1965, Kerusuhan 1998,  kaum perempuan menjadi korban keganasan militer, banyak perempuan menjadi korban pembunuhan, pemukulan,  pelecehan seksual, ataupun pemerkosaan. Militerisme memperlihatkan bahwa negara melakukan kekerasan struktural yang dilegitimasi atas nama Daerah Otonomi Militer (DOM), Daerah Operasi Militer, Status Darurat, dll. Dan negara membiarkan kekerasan ini berlangsung (by ommision), karena hingga saat ini pelaku-pelaku kekerasan tersebut masih bercokol dan ikut dalam pemilu 2009 yang akan datang. 

  • Neoliberalisme:

Dampak Neoliberalisme terhadap kaum perempuan paling nyata ditunjukkan dalam wujud feminisasi kemiskinan. Feminisasi kemiskinan adalah gambaran nyata bahwa korban kemiskinan adalah perempuan. Dalam laporannya, UNDP tahun 1995, menyebutkan kemiskinan memiliki wajah perempuan (Poverty has a women face) Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengungkap bahwa dari 1,3 miliar warga dunia yang miskin, 70 % di antaranya adalah kaum perempuan (Kompas, Senin, 14/7/2003) dengan pendapatan dibawah 1 US Dollar per harinya.  Padahal subsidi untuk seekor sapi saja di Eropa besarnya 2 USD perhari (Sri Palupi, Ketua Institute for Ecosoc Rights, Jurnal Perempuan) .

Kapitalisme telah menarik perempuan dari “kegelapan” domestifikasi budaya patriarkhi, melibatkannya dalam produksi. Seolah-olah sudah diberi kesetaraan dengan pria, akan tetapi diberikan upah lebih rendah[2], diberikan jenjang kenaikan tingkat kerja lebih susa dibanding dengan laki-laki. Kapitalisme Indonesia yang cacat ini telah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut merasakan pendidikan (meski setengah-setengah), merasakan panasnya bekerja di pabrik dan mendapatkan gaji (meski dengan upah murah),  mendapatkan kesempatan berkomunikasi dengan manusia lainnya secara lebih luas, memperoleh kesempatan untuk mengakses informasi.

Apa arti penting dari pelibatan dan proses produksi kapitalisme terhadap perempuan?

Perempuan Indonesia, sedikit demi sedikit  mendapatkan peluang untuk terbebas dari kebudayaan dan kesadaran patriarkhi yang mengungkungnya baik karena kesadaran sosial maupun kesadarannya sendiri[3].  Tetapi yang utama, perempuan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas tenaga produktif sebagian bagian dari kolektif sosial. Dan ini merupakan basis bagi penerimaan perempuan terhadap Pembebasan Nasional, Kemerdekaan, Modernitas, Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Sosialisme).

Tetapi, apakah kapitalisme benar-benar akan sanggup untuk membebaskan perempuan dari kebudayaan patriarkhi yang disokong dengan kuat oleh sisa-sisa feudalisme Indonesia?

Tidak! Kapitalisme yang sedang krisis ini diobati dengan “resep” yang menjerumuskan, yakni: Neoliberalisme. Yang justru semakin memiskin kaum perempuan.

Logika ekonomi Neoliberalisme yang menempatkan tanggungjawab sosial menjadi tanggungjawab individu  untuk kebebasan dan kesetaraan “permainan” pasar (Konvergensi) yang nyatanya tidak memberikan efek tetes kesejahteraan (Tricle Down Effect), yang terjadi justru sebaliknya, ketidaksetaraan permainan (Divergensi).  Neoliberalisme menempatkan Indonesia sepenuh-penuhnya sebagai: pasar, sumber bahan mentah, dan sumber buruh murah. Hasilnya, akumulasi kapital bergerak dengan cepat ke kantong-kantong  korporasi internasional dan penguasa negeri ini (agen korporasi internasional). Industri nasional hancur berantakan. Tenaga Produktif tidak berkembang. Sumber-sumber ekonomi penduduk negeri ini juga semakin lumpuh. Perusahaan Bangkrut. PHK Massal dan pengangguran meningkat. Dan korban perempuan merupakan yang paling banyak. International Labour Organization (ILO) memperkirakan 1,2 miliar dari 2,9 miliar pekerja di dunia adalah perempuan. Meski demikian, ILO mengatakan lebih banyak perempuan yang menganggur (81,8 juta)[4].

Tidak hanya itu, akses perempuan terhadap pendidikan  semakin sulit. Memang banyak penduduk yang bisa menamatkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Tapi, semakin tinggi tingkat pendidikan, akan tetapi semakin sedikit perempuan yang tamat.  Pada tahun 2001 jumlah perempuan yang mengantongi ijazah SLTA hanya 4,13 persen, sementara laki-laki 16,97 persen. Jumlah ini semakin mengerucut untuk perempuan yang lulus Diploma (DII dan DIII) dengan perbandingan perempuan 1,42 persen, laki-laki 1,53 persen, Sarjana (S1-S3) dengan perbandingan perempuan 1,40 persen dan laki-laki 2,27 persen (BPS, 2001). Dan yang tamat sarjana (S1) perbandingan antara laki-laki dan perempuan 6,7% : 4,9%. Hal ini dipicu oleh oleh beberapa faktor antara lain: adanya anggapan bahwa perempuan tuidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur; perempuan tidak dianggap investasi keluarga karena setelah menikah akan menjadi milik orang lain (suaminya)[5].

Begitupun juga terhadap kesehatan. Akses perempuan terhadap kesehatan semakin sulit karena mahalnya biaya kesehatan. Korbannya juga yang paling banyak adalah perempuan. Setiap tahun sedikitnya 529.000 perempuan meninggal pada saat hamil dan melahirkan, 10,7 juta anak-anak meninggal di bawah usia 5 tahun, dan setiap jamnya total 1.200 anak meninggal dunia. Dan setiap tahun 5 juta perempuan meninggal saat melahirkan (sama dengan setiap jam 2 orang ibu kehilangan nyawa) (Sri Palupi, Jurnal Perempuan).

Akses terhadap makanan maupun makanan bergizi juga semakin sulit. Bukan karena ketiadaan produk dan bahan makanan di pasar melainkan karena rendahnya pendapatan masyarakat yang tidak sebanding dengan tingginya harga produk makanan. Inilah yang mengakibatkan kelaparan[6] dan gizi buruk. Dalam Laporan Dana Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk Anak (Unicef), dari 23,5 juta balita di Indonesia, 8,3 persen di antaranya menderita gizi buruk dan 1,67 juta anak balita menderita busung lapar (Sri Palupi, Jurnal Perempuan).  Sekitar 400.000 bayi yang lahir setiap tahun menderita gangguan intelektual karena kekurangan iodium selama kehamilan. Sekitar 2.300 perempuan Indonesia meninggal per tahun selama masa kehamilan dan melahirkan karena kekurangan zat besi (Kompas, Kamis 23 Juni 2005).  Dan Sekitar 14.000 anak per tahun rentan infeksi karena kekurangan vitamin A (Kompas, Tini Hadad, Yayasan Kesehatan Perempuan).

Neoliberalisme yang mengakibatkan kemiskinan juga mengakibatkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan manusia (Human Trafficking)[7] yang paling banyak korbannya adalah perempuan dan anak. Penyebabnya tidak lain adalah himpitan ekonomi, yang akarnya adalah kebijakan neoliberalisme. Kapitalisme tetap melanggengkan hal ini secara terus menerus. Sebab Trafficking menguntungkan bagi kapitalis-kapitalis tersebut, memperdagangkan manusia sebagai komoditi dengan harga yang mahal dan membayar buruh migran ataupun pekerja seks komersil (PSK) dengan upah yang sangat murah.

Menurut Kementerian Perempuan, jumlah TKI perempuan di luar negeri sejak tahun 2001-2004 adalah 1.047.130 (77%) dari jumlah keseluruhan 1.357.703 orang. Dalam Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan, dari 14.020 kasus yang teridentifikasi tahun 2004, 562 kasus di antaranya merupakan kasus-kasus perdagangan orang (Kompas, 27 Juni 2005). Kemudian, dalam reportnya, ILO  mengungkapkan lebih dari 10.000 anak Indonesia dibawah 18 tahun diperdagangkan sebagai pekerja seksual di lima kota besar di negaranya sendiri[8]. Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa perdagangan anak balita yang melibatkan sindikat internasional menunjukkan peningkatan. Pada 2003, ada 102 kasus yang terbongkar, tahun 2004 bertambah menjadi 192 kasus. Jumlah anak korban untuk tujuan prostitusi meningkat, dari berbagai rumah bordil di Indonesia, 30 persen atau sekitar 200-300 ribu perempuan yang dilacurkan adalah anak (Maret 2005)[9]. Unicef dalam laporannya mengungkapkan bahwa 30% (sekitar 40-70 ribu anak) anak-anak yang terjerumus ke dalam prostitusi berusia di bawah 18 tahun[10].

Semakin jelas, bahwa Neoliberalisme tidak memberikan kesejahteraan seperti yang dijanji-janjikan, justru sebalik kemiskinanlah yang di dapat. Dan, kaum perempuan Indonesia sebagai bagian dari tenaga produktif semakin dimiskinkan, semakin ditumpulkan kapasitasnya, semakin ditindas; ditindas secara struktural oleh kapitalisme internasional dan negara, ditindas pula di rumah dengan beban kerja dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)[11] yang meningkat karena kemiskinan. Inilah yang disebut sebagai ketertindasan ganda (Double Burden) bagi perempuan. Tertindas secara struktural dan tertindas secara kultural.

Penutup:

            Dari seluruh pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perjuangan pembebasan perempuan adalah perjuangan melawan penghambat-penghambat kemajuannya sebagai bagian Tenaga Produktif (Force of Production) yang mempengaruhi kesadaran dirinya (perempuan) dan kesadaran sosial (masyarakat), baik secara ideologis melalui budaya patriarkhi dan sisa-sisa feudalisme, secara  ekonomi dan politis  melalui militerisme dan neoliberalisme. Tanpa memenangkan perlawanan terhadap penghambat-penghambat ini maka kaum perempuan tidak akan bisa mengembangkan pengetahuannya, kesadarannya, kapasitas sumber dayanya (skills), kekuatannya, dan produktifitasnya untuk mencapai kemerdekaan, keadilan yang sejati dan kesejahteraan.  Untuk memenangkan perjuangan ini, kaum perempuan harus bersekutu; bersatu dengan masyarakat miskin—baik laki-laki maupun perempuan—lainnya, yang tertindas pula oleh para penghambat kemajuan tenaga produktif; para penghambat demokrasi; para penghambat kebudayaan maju; para penghambat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial, yakni: Sisa Feudalisme, Militerisme dan Neoliberalisme. Karena tak ada pembebasan perempuan tanpa adanya sosialisme dan tak ada sosialisme tanpa perjuangan pembebasan perempuan.

 

Tentang Penulis:

Pemuda revolusioner asal Batak ini mengikuti jejak Amir Syarifuddin: merantau ke Jawa untuk membarakan api revolusi. Saat ini jebolan Teknik Geologi UPN Yogyakarta  menjadi Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR).  Tulisan yang sekarang pembaca nikmati ditulis oleh Bung Paul ketika menjabat Juru Bicara LMND PRM. Tinggal di Jakarta bersama istri tercinta.


[1] Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005

[2] Sebuah penelitian tentang buruh perempuan pada agro industri tembakau ekspor di Jember bahwa untuk pekerjaan di kebun tembakau, buruh perempuan mendapat upah Rp 1.650,00 per hari sementara buruh laki-laki mendapat upah Rp 1.850,00 per hari. Padahal Persentase buruh perempuan pada kasus tembakau adalah 80% (Indraswari, 1994:52)

[3] Menurut Marx, kesadaran seseorang ataupun sosial dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.

[4] Sinar Harapan, Kamis, 05 Maret 2007

[5] Ni Luh Arjani, Feminisasi Kemiskinan dan Kultur Patriarkhi.

[6] Data dari organisasi buruh internasional (ILO), pada saat ini separuh dari pekerja di dunia, 1,4 milyar hidup kurang dari sebesar 2 dollar perhari. Jumlah orang yang kelaparan pun mengalami peningkatan 18 juta menjadi 852 juta total dari keseluruhan, termasuk 815 juta di negara berkembang; 28 juta di negara-negara yang sedang mengalami transisi, dan 9 juta di negara-negara industri maju (Laporan FAO).

[7]Trafficking In Persons (Perdagangan Manusia) menurut  definisi PBB adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (2000 UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially women and Children; Supplement to UN Convention on Transnational Crime)

[8] Depnakertrans, Natalis Pigay, Migrasi dan Penyelundupan Manusia.

[9] Kompas, 20 Juni 2005.

[10] Koran Tempo, Maret 2003.

[11] Komnas Perempuan menyebutkan selama 5 tahun terakhir, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terbanyak dialami dan bentuk yang paling sering ditangani oleh Pengadilan Agama adalah penelantaran ekonomi (61%).

Share Button

This Post Has 2 Comments

  1. [...] yang tidak sebanding dengan tingginya harga produk makanan. Inilah yang mengakibatkan kelaparan[6] dan gizi buruk. Dalam Laporan Dana Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk Anak (Unicef), dari 23,5 juta [...]

  2. [...] Perda prostitusi[1] (Tangerang) yang berakibat kriminalisasi terhadap [...]

Leave A Reply





Switch to our mobile site